reformasi intelijen indonesia Can Be Fun For Anyone

reformasi intelijen indonesia Can Be Fun For Anyone

Blog Article

Indonesian law enforcement have named a human legal rights law firm and activist a suspect for alleged incitement and spreading fake news online expanding violent protests inside the place’s restive West Papua area.

The specialized storage or obtain that may be used exclusively for statistical reasons. The specialized storage or entry that is definitely employed completely for anonymous statistical functions.

Patut disadari bahwa, gerakan-gerakan separatisme yang ada saat ini masih berakar pada motif-motif ekonomi yang awalnya berupa gagasan ketidakpuasan atas perekonomian daerah tertentu atas kebijakan pemerintah pusat. Hal ini, menjadi sorotan negara-negara tertentu yang kemudian dengan sengaja masih menyokong gerakan-gerakan separatisme, yang masih ada di Indonesia, baik dengan melalui penggalangan terhadap tokoh dan masyarakat lokal oleh lembaga swadaya masyarakat dari negara asing, atau mengakomodir upaya diplomatis aspiratif separatisme, terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, di kancah internasional.

Secara etimologis, otonomi daerah merupakan serapan bahasa asing yaitu berasal dari bahasa Yunani. Car artinya ‘sendiri’ dan namous berarti ‘hukum’. Berarti otonomi daerah adalah kawasan yang memiliki hukum tersendiri. Kemudia pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), otonomi daerah adalah diberi pengertian sebagai hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Otonomi daerah seluas-luasnya merupakan istilah yang sering disuarakan oleh banyak orang terutama para akademisi. Otonomi daerah bukan hal baru bagi Indonesia. Jika melihat catatan sejarah, dapat terlihat perjalanan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang otonomi daerah dari masa kolonial Belanda hingga Indonesia merdeka. Menurut Amrin Banjarnahor (2013), kolonial Belanda memberikan wewenang pada beberapa daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, terutama untuk daerah-daerah jajahan di Pulau Jawa.

Yang perlu menjadi perhatian dalam reformasi ini, meskipun intelijen bekerja di bawah pemerintahan yang demokratis, bukan berarti bahwa intelijen harus sepenuhnya di gerakkan oleh nilai-nilai demokratis.

In recent years, numerous new regulations have launched constraints versus the freedom of expression that threaten open dialogue on issues of public relevance, like on line.

Kritik terhadap volatilitas pasar saham sering kali dikaitkan dengan kerugian besar yang dialami investor dalam waktu singkat. Namun, volatilitas adalah karakteristik alami dari pasar keuangan, bukan indikasi bahwa saham sama dengan judi.

The recently-revised Legal Code (KUHP), that will be applied in December 2025, provides rise to quite a few concerns relating to independence of expression. Article content 218 and 219 of The brand new Criminal Code expands the provisions that criminalize any community attacks from the “honor or dignity” or the President or Vice chairman. Write-up 240 prohibits verbal and created insults against The federal government or state institutions.

Proposed amendments to Indonesia’s Digital Information and facts and Transactions (ITE) Regulation intention to safeguard little ones by criminalizing “cyberbullying,” but some activists and no cost-speech advocates alert which the new legislation may be utilized to stifle reputable dissent.

(2) Keep on to reinforce countrywide and regional attempts to market and defend human rights defenders;

Besides electronic attacks, harassment and other kinds of intimidation contribute towards the expanding local climate of panic during the nation.

Using any separatist motion’s symbols, such as a flag, is treason Based on articles or blog posts 104-107 with the Felony Code; these content are actually used in opposition to the West Papua Separatist Motion.

Tapi akhirnya teroris memutuskan untuk melakukan aksinya di Indonesia karena faktor-faktor sebagai berikut ini, Pertama

atas informasi reformasi intelijen indonesia yang keliru, tetapi harus mengambil inisiatif untuk membangun opini umum yang menguntungkan pihak sendiri.